Portal Media Kota Banjar – Sejumlah relawan kemanusiaan di Kota Banjar menyampaikan keprihatinan mendalam terkait tidak adanya lagi dukungan anggaran untuk penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Kondisi ini dinilai berpotensi memperburuk upaya pendampingan dan pemulihan ODGJ yang selama ini banyak bergantung pada peran relawan dan komunitas sosial.
Ketiadaan anggaran disebut membuat penanganan ODGJ berjalan terseok-seok, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu.
Relawan Merasa Ditinggalkan
Para relawan mengaku selama ini aktif membantu penanganan ODGJ, mulai dari pendampingan, pemantauan kondisi kesehatan, hingga membantu proses rujukan ke fasilitas layanan kesehatan. Namun tanpa dukungan anggaran, banyak kegiatan yang terpaksa dibatasi bahkan dihentikan.
Relawan menilai penanganan ODGJ tidak bisa hanya mengandalkan empati dan tenaga sukarela, tetapi juga membutuhkan dukungan kebijakan dan pembiayaan yang berkelanjutan.
Dampak Langsung di Lapangan
Ketiadaan anggaran berdampak langsung pada layanan di lapangan. Sejumlah kebutuhan dasar seperti transportasi untuk rujukan, obat-obatan, hingga pemenuhan gizi bagi ODGJ menjadi sulit dipenuhi. Akibatnya, risiko ODGJ terlantar atau tidak mendapatkan perawatan yang layak semakin meningkat.
Relawan khawatir kondisi ini dapat memicu munculnya kasus-kasus baru yang tidak tertangani dengan baik.
Baca juga: Badan Gizi Nasional Ungkap Modus Penipuan MBG, Calon Mitra asal Kota Banjar Rugi Ratusan Juta Rupiah
Penanganan ODGJ Butuh Pendekatan Terpadu
Relawan menegaskan bahwa penanganan ODGJ membutuhkan pendekatan terpadu antara pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, dan komunitas. Tanpa dukungan anggaran, koordinasi dan keberlanjutan program menjadi lemah.
Penanganan ODGJ tidak hanya soal pengobatan, tetapi juga pemulihan sosial agar mereka dapat kembali hidup bermartabat di tengah masyarakat.
Harapan pada Pemerintah Daerah
Para relawan berharap Pemerintah Kota Banjar dapat kembali memberikan perhatian serius terhadap isu kesehatan jiwa. Dukungan anggaran dinilai sangat penting sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi kelompok rentan.
Relawan juga mendorong agar penanganan ODGJ dimasukkan sebagai program prioritas daerah yang berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan insidental.
Risiko Masalah Sosial yang Lebih Luas
Jika persoalan ODGJ tidak ditangani secara maksimal, relawan menilai dampaknya bisa meluas menjadi masalah sosial. ODGJ yang tidak tertangani berpotensi mengalami penelantaran, stigma, hingga konflik sosial di lingkungan sekitar.
Oleh karena itu, keberlanjutan program penanganan ODGJ menjadi sangat krusial demi menjaga ketertiban dan kesehatan sosial masyarakat.
Komitmen Relawan Tetap Membantu
Meski menghadapi keterbatasan, para relawan menegaskan tetap berkomitmen membantu ODGJ semampu mereka. Namun, mereka mengakui peran relawan memiliki batas dan tidak bisa menggantikan peran pemerintah sepenuhnya.
Relawan berharap ada dialog dan solusi konkret agar penanganan ODGJ di Kota Banjar tidak berjalan di tempat.
Perlu Kebijakan yang Berpihak pada Kemanusiaan
Isu ketiadaan anggaran penanganan ODGJ ini dinilai sebagai persoalan kemanusiaan yang harus segera mendapat perhatian. Penanganan kesehatan jiwa merupakan bagian dari hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara.
Relawan berharap ke depan ada kebijakan yang lebih berpihak pada kelompok rentan, sehingga ODGJ di Kota Banjar dapat memperoleh penanganan yang layak, manusiawi, dan berkelanjutan.
