Portal Media Kota Banjar – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Banjar mengambil langkah tegas dan humanis dengan mengalihkan perwalian seorang balita yang diketahui terlantar akibat keterbatasan ekonomi orang tua. Kebijakan ini diambil demi menjamin hak tumbuh kembang, perlindungan, dan kesejahteraan anak sesuai ketentuan perundang-undangan.
Langkah pengalihan perwalian dilakukan setelah melalui proses asesmen sosial dan koordinasi lintas pihak, dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
Kondisi Balita Memprihatinkan Jadi Dasar Tindakan
Dinsos P3A Kota Banjar bergerak setelah menerima laporan terkait kondisi balita yang dinilai tidak mendapatkan pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar secara layak. Keterbatasan ekonomi orang tua menjadi faktor utama yang menyebabkan balita tersebut berada dalam kondisi rentan.
Hasil penelusuran lapangan dan asesmen pekerja sosial menunjukkan perlunya intervensi cepat untuk mencegah dampak yang lebih buruk terhadap kesehatan dan perkembangan anak.
Proses Asesmen dan Pendekatan Persuasif
Sebelum pengalihan perwalian dilakukan, Dinsos P3A terlebih dahulu melakukan pendekatan persuasif kepada orang tua. Pekerja sosial memberikan pendampingan, konseling, serta penjelasan mengenai kondisi dan risiko yang dihadapi anak.
Asesmen komprehensif dilakukan untuk menilai kemampuan pengasuhan keluarga, kondisi ekonomi, serta lingkungan tempat tinggal. Keputusan pengalihan perwalian diambil sebagai langkah terakhir setelah opsi pendampingan keluarga dinilai belum mampu menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak.
Baca juga: Awal Tahun 2026, 36 Personel Polres Banjar Mendapat Kenaikan Pangkat
Pengalihan Perwalian Demi Kepentingan Terbaik Anak
Pengalihan perwalian dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan memastikan balita mendapatkan pengasuhan yang aman, layak, dan berkelanjutan. Dinsos P3A menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk menghukum orang tua, melainkan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap anak yang berada dalam kondisi darurat sosial.
Identitas balita dan keluarga dirahasiakan guna melindungi hak privasi dan masa depan anak.
Koordinasi Lintas Sektor
Dalam penanganan kasus ini, Dinsos P3A Kota Banjar berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk unsur pemerintah setempat, tenaga kesehatan, serta lembaga terkait perlindungan anak. Koordinasi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan penanganan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek kesehatan, psikososial, hingga administrasi perwalian.
Pendampingan berkelanjutan juga disiapkan untuk memantau kondisi dan perkembangan anak ke depan.
Komitmen Pemkot Banjar Lindungi Anak Rentan
Pemerintah Kota Banjar menegaskan komitmennya untuk melindungi anak-anak rentan, khususnya yang terdampak kemiskinan dan masalah sosial. Dinsos P3A diinstruksikan untuk merespons cepat setiap laporan dugaan penelantaran anak serta memastikan hak-hak anak terpenuhi.
Pemkot Banjar juga terus mendorong penguatan sistem perlindungan anak berbasis keluarga dan komunitas agar kasus serupa dapat dicegah sejak dini.
Dorong Peran Masyarakat Laporkan Kasus Sosial
Dinsos P3A mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan anak yang berada dalam kondisi terlantar atau berisiko. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting dalam upaya perlindungan anak, mengingat banyak kasus yang terungkap berawal dari kepedulian warga.
Laporan dapat disampaikan melalui kanal resmi pemerintah atau langsung ke Dinsos P3A setempat.
Upaya Jangka Panjang Atasi Kerentanan Sosial
Selain penanganan kasus, Pemkot Banjar terus berupaya menjalankan program jangka panjang untuk mengurangi kerentanan sosial, seperti bantuan sosial, pendampingan keluarga miskin, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap tidak ada lagi anak yang kehilangan hak pengasuhan akibat faktor ekonomi, serta tercipta lingkungan yang lebih aman dan ramah anak di Kota Banjar.
