Poral Media Kota Banjar – Sejumlah aktivis mahasiswa di Kota Banjar menyuarakan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak pada penguatan sumber daya manusia, khususnya di sektor pelatihan kerja. Mereka menilai minimnya alokasi anggaran untuk pelatihan tenaga kerja sebagai sebuah kemunduran kebijakan yang berpotensi memperparah persoalan pengangguran.
Desakan tersebut disampaikan dalam forum diskusi publik dan aksi penyampaian aspirasi yang digelar mahasiswa sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan tenaga kerja lokal.
Anggaran Pelatihan Dinilai Tidak Seimbang
Aktivis mahasiswa menyoroti anggaran pelatihan kerja yang dinilai tidak sebanding dengan tantangan ketenagakerjaan yang dihadapi Kota Banjar. Di tengah meningkatnya jumlah pencari kerja dan ketatnya persaingan di dunia industri, program pelatihan justru dianggap belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan anggaran daerah.
Menurut mereka, tanpa dukungan anggaran yang memadai, pelatihan kerja hanya bersifat seremonial dan tidak mampu mencetak tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing.
Mahasiswa Nilai Kebijakan Tidak Progresif
Mahasiswa menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah mundur karena tidak sejalan dengan kebutuhan generasi muda. Mereka menilai pemerintah daerah seharusnya menjadikan pelatihan kerja sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar program pelengkap.
Minimnya pelatihan berbasis keterampilan dan kebutuhan industri dinilai dapat memperlebar jurang antara dunia pendidikan dan dunia kerja.
Baca juga: Berantas Narkoba, Seluruh Pegawai Lapas Kota Banjar Dites Urin
Ancaman Pengangguran dan Bonus Demografi
Aktivis mahasiswa juga mengingatkan ancaman meningkatnya angka pengangguran, khususnya di kalangan usia produktif. Bonus demografi yang seharusnya menjadi peluang justru berpotensi berubah menjadi beban sosial apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja.
Mereka menilai pelatihan kerja yang terarah dan berkelanjutan merupakan salah satu solusi strategis untuk menekan pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Desak Penambahan Anggaran dan Evaluasi Program
Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak pemerintah daerah dan DPRD Kota Banjar untuk menambah alokasi anggaran pelatihan kerja dalam pembahasan anggaran mendatang. Selain itu, mereka juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap program pelatihan yang selama ini telah dijalankan.
Mahasiswa berharap program pelatihan tidak hanya fokus pada kuantitas peserta, tetapi juga pada kualitas materi, instruktur, serta peluang penempatan kerja pascapelatihan.
Dorong Pelatihan Berbasis Kebutuhan Industri
Aktivis mahasiswa mendorong agar pelatihan kerja dirancang berbasis kebutuhan industri dan potensi lokal. Kolaborasi dengan dunia usaha, UMKM, dan sektor industri dinilai penting agar pelatihan benar-benar relevan dan berdampak langsung pada serapan tenaga kerja.
Dengan pendekatan tersebut, lulusan pelatihan diharapkan tidak hanya memiliki sertifikat, tetapi juga keterampilan nyata yang dibutuhkan pasar kerja.
Harap Pemerintah Dengarkan Aspirasi Pemuda
Mahasiswa berharap pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap aspirasi generasi muda. Mereka menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap pembangunan daerah dan masa depan Kota Banjar.
Aktivis mahasiswa juga menyatakan akan terus mengawal kebijakan ketenagakerjaan agar lebih berpihak pada peningkatan kapasitas dan kemandirian tenaga kerja lokal.
Komitmen Kawal Kebijakan Ketenagakerjaan
Sebagai penutup, mahasiswa menegaskan komitmen untuk terus mengawal kebijakan publik, khususnya di bidang ketenagakerjaan dan pendidikan vokasi. Mereka berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar pelatihan kerja benar-benar menjadi solusi, bukan sekadar wacana.
Dengan kebijakan yang tepat dan anggaran yang memadai, mahasiswa optimistis Kota Banjar mampu mencetak tenaga kerja berkualitas dan berdaya saing.
