Banjar – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar untuk melakukan pengadaan mobil dinas baru menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Sejumlah warga menilai kebijakan tersebut tidak tepat, mengingat masih banyak kebutuhan mendesak yang lebih prioritas, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga layanan publik.
Rencana Pengadaan yang Tuai Sorotan
Dalam dokumen rancangan APBD, pengadaan mobil dinas untuk jajaran pejabat Pemkot Banjar masuk dalam salah satu pos belanja. Mobil tersebut direncanakan akan digunakan untuk menunjang mobilitas pejabat dalam melaksanakan tugas.
Namun, rencana ini sontak menjadi perhatian publik. Pasalnya, kondisi keuangan daerah belum sepenuhnya pulih, sementara sejumlah persoalan pelayanan publik masih dirasakan warga.
Warga Ingin Kinerja, Bukan Mobil Baru
Sejumlah warga menyampaikan kritik tajam terhadap rencana tersebut. Mereka menilai, masyarakat tidak membutuhkan kendaraan dinas baru, melainkan kinerja pejabat yang lebih baik dan nyata terasa manfaatnya.
“Kalau mobil dinasnya masih layak pakai, kenapa harus beli lagi? Yang kami butuhkan itu jalan bagus, air bersih lancar, dan pelayanan cepat, bukan mobil baru,” ujar Rahmat, warga Banjar.
Senada dengan itu, seorang pedagang pasar juga menyoroti kebutuhan mendasar masyarakat. “Lebih baik anggaran itu dipakai untuk memperbaiki pasar tradisional atau memberi bantuan ke UMKM. Mobil baru tidak akan menyelesaikan masalah kami,” tegasnya.
Baca juga: Komisi II DPRD Kota Banjar Bahas Penyertaan Modal PDAM Tirta Anom, Sarankan Gandeng Investor
Pandangan Akademisi dan Aktivis
Sejumlah akademisi menilai, rencana pengadaan mobil dinas seharusnya disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan. Anggaran belanja daerah idealnya lebih banyak diarahkan untuk sektor yang langsung berdampak pada masyarakat.
“Simbol pelayanan bukan pada mobil yang dipakai pejabat, tetapi pada kualitas kebijakan dan keberpihakan anggaran. Jika masyarakat masih banyak mengeluh soal layanan dasar, tentu pembelian mobil baru akan dianggap pemborosan,” jelas seorang dosen ekonomi publik di Banjar.
Aktivis masyarakat sipil juga mendesak DPRD Banjar untuk lebih kritis dalam membahas rencana tersebut. “Dewan harus mengawal agar anggaran benar-benar pro rakyat, bukan pro kenyamanan pejabat,” ujarnya.
Pemkot Banjar Beri Penjelasan
Menanggapi sorotan publik, pihak Pemkot Banjar menyatakan bahwa pengadaan mobil dinas dilakukan untuk mendukung efektivitas kerja, terutama bagi pejabat yang sering melakukan kunjungan kerja ke luar daerah.
“Kami memahami aspirasi masyarakat. Namun, mobilitas pejabat juga penting agar koordinasi dan pelayanan tetap berjalan optimal,” kata seorang pejabat di Pemkot Banjar.
Meski demikian, Pemkot mengaku masih membuka ruang evaluasi terkait rencana ini, sambil melihat respon masyarakat dan kondisi keuangan daerah secara keseluruhan.
Penutup
Rencana pengadaan mobil dinas baru di Kota Banjar kini berada dalam sorotan publik. Warga menegaskan bahwa yang mereka butuhkan adalah kinerja baru, bukan kendaraan baru. Keputusan akhir Pemkot dan DPRD Banjar akan menjadi cerminan apakah anggaran daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat atau justru lebih mengutamakan kenyamanan birokrasi.
