Portal Media Kota Banjar – Pemerintah Kota Banjar memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana pengadaan mobil dinas (mobdin) pada tahun anggaran berjalan. Keputusan ini diambil menyusul kondisi keuangan daerah yang belum stabil dan masih tertumpuknya kebutuhan prioritas, terutama pada sektor infrastruktur yang dinilai masih “terseok” dan membutuhkan dukungan anggaran lebih besar.
Pengadaan Mobdin Dihapus demi Fokus pada Program Urgensi
Rencana pengadaan mobil dinas sebenarnya telah masuk dalam draft awal, namun setelah dilakukan evaluasi mendalam, Pemkot Banjar memilih untuk meniadakan anggaran tersebut. Beberapa pejabat menyebut bahwa saat ini pemerintah lebih memprioritaskan pelayanan publik serta pemulihan infrastruktur yang banyak mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrem maupun keterbatasan pembangunan dalam dua tahun terakhir.
“Dalam situasi anggaran yang terbatas, kita harus menentukan skala prioritas. Infrastruktur adalah kebutuhan dasar masyarakat, sehingga anggaran untuk mobil dinas harus kita alihkan,” ujar seorang pejabat Pemkot Banjar.
Langkah ini dinilai tepat karena mendukung efisiensi belanja pemerintah serta mendorong pengalokasian anggaran ke sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Infrastruktur Masih Tertinggal, Banyak Ruas Jalan Perlu Perbaikan
Sejumlah ruas jalan di Kota Banjar dilaporkan dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Di beberapa titik, genangan air terjadi setiap hujan deras akibat drainase yang tidak optimal. Selain itu, beberapa fasilitas publik seperti jembatan kecil, saluran lingkungan, dan penerangan jalan umum juga membutuhkan perbaikan segera.
DPRD Kota Banjar sebelumnya telah menyoroti lambatnya realisasi pembangunan infrastruktur. Dengan dihapusnya pengadaan mobdin, diharapkan anggaran dapat dialokasikan untuk mempercepat perbaikan yang selama ini tertunda.
“Fokus kita adalah public service first. Bila infrastruktur belum baik, maka peningkatan mobilitas, ekonomi, hingga pelayanan sosial juga terhambat,” terang seorang anggota legislatif.
Baca juga: Wakil Wali Kota Banjar Ingatkan Kader PMII agar Memiliki Kemampuan Adaptif dan Rawat Ideologi
Pemkot Pastikan Pelayanan Tidak Terganggu Meski Tanpa Mobdin Baru
Pemkot Banjar memastikan penghapusan pengadaan mobil dinas tidak akan mengganggu pelayanan pegawai atau pejabat di lingkungan pemerintah kota. Kendaraan dinas yang ada dinilai masih layak digunakan meski beberapa memerlukan perawatan tambahan.
Bagi unit kerja yang membutuhkan mobil operasional, Pemkot menyiapkan opsi sharing kendaraan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) sementara waktu, sehingga operasional pelayanan tetap berjalan optimal.
“Kendaraan yang ada cukup untuk mendukung kerja-kerja pelayanan. Kita tinggal meningkatkan perawatan agar tetap layak pakai,” ungkap salah satu pejabat bagian umum.
Arah Kebijakan: Hemat Anggaran dan Tingkatkan Efektivitas
Kebijakan tanpa mobil dinas ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang mendorong efisiensi, transparansi, serta efektivitas penggunaan APBD. Pemkot Banjar ingin memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran.
Sejumlah analis menilai kebijakan ini bisa meningkatkan citra positif pemerintah karena menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat. Apalagi belanja pegawai dan belanja barang masih menjadi tantangan dalam struktur APBD Kota Banjar.
Masyarakat Apresiasi Langkah Pemkot
Di tengah situasi ekonomi yang belum stabil, sejumlah warga menyambut baik keputusan ini. Menurut mereka, pemerintah memang harus lebih mengutamakan pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya.
“Lebih baik perbaiki jalan dulu. Banyak yang rusak dan mengganggu aktivitas. Mobil dinas kan bisa dipakai yang lama,” ujar seorang warga Banjar.
Pemkot Komit Terus Kawal Kualitas Pembangunan
Dengan dialihkannya anggaran ke sektor infrastruktur, Pemkot Banjar berharap perbaikan yang dilakukan dapat lebih merata. Sejumlah proyek strategis juga ditargetkan rampung lebih cepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Pemkot menegaskan bahwa penghapusan pengadaan mobdin bukan hanya langkah efisiensi, tetapi juga menjadi bentuk komitmen untuk memperkuat pembangunan dasar di Kota Banjar.
